Budaya Hemat Energi

Layanan PLN dan Budaya Hemat Energi

SELAIN menyediakan tenaga listrik, PLN sebagai satu-satunya penyedia tenaga listrik nasional punya kewajiban moral untuk mendidik masyarakat untuk menghemat energi. Sebagai realisasinya kita menyaksikan beberapa iklan layanan masyarakat tentang hemat energi di media elektronik. Demikian pula, kita menyaksikan beberapa spanduk ajakan untuk menghemat energi yang dipasang di berbagai tempat. Sayangnya ajakan ini tidak diikuti oleh contoh yang baik oleh PLN sendiri. Dalam tulisan ini saya akan mengungkap contoh sikap PLN yang tidak sejalan dengan kebijakan hemat energi.

Beberapa bulan yang lalu saya dikejutkan oleh tagihan listrik sebesar Rp 700.000 di rumah yang saya kontrak untuk tempat tinggal. Jumlah ini mengejutkan saya karena biasanya tagihan listrik saya hanya berkisar Rp 150.000 per bulan. Untuk mendapat penjelasan, saya menanyakan masalah ini ke bagian pelayanan PLN. Di situ terungkap bahwa pembengkakan tagihan itu terjadi karena kacaunya sistem pencatatan meter pengukur daya listrik yang kita pakai.

Di masa lalu rekening listrik kita dihitung berdasarkan besarnya jumlah tenaga listrik dalam satuan kWh yang kita pakai setiap bulan, ditambah biaya dasar. Data jumlah tenaga listrik itu diperoleh dari pembacaan alat ukur yang terpasang di rumah kita. Pembacaan ini dilakukan oleh petugas dari PLN setiap bulan.

Sekarang ternyata hal itu tidak lagi dilakukan. Petugas PLN hanya melakukan perkiraan, dan kita harus membayar berdasarkan hasil perkiraan itu. Sesekali petugas akan datang ke rumah untuk membaca alat ukur. Selisih antara hasil perkiraan dengan pemakaian sebenarnya akan ditagihkan pada rekening bulan tersebut.

Inilah yang saya alami. Penggunaan tenaga listrik di rumah saya beberapa bulan yang lalu sebenarnya lebih tinggi dari perkiraan PLN. Karenanya tiap bulan saya "menabung" selisih dari salah perkiraan itu tadi. Selisih yang ditumpuk sampai beberapa bulan ini menjelma menjadi tagihan yang besarnya sulit dipercaya.

Cara kerja PLN ini jelas merugikan konsumen. Ini karena harga listrik yang kita bayar per kWh tidak sama. Semakin banyak tenaga listrik per kWh yang kita pakai, semakin tinggi harga per kWh-nya. Ketiga tagihan kita ditumpuk seperti kasus yang saya hadapi, otomatis saya harus membayar harga per kWh yang lebih tinggi. Artinya saya harus membayar tagihan listrik lebih besar dari yang seharusnya saya bayar.

Ketika masalah ini saya tanyakan ke petugas PLN ia membenarkan bahwa petugas PLN tidak melakukan pencatatan dengan benar. Ini karena, katanya, PLN kekurangan petugas karena jumlah pelanggan yang banyak. Bagi saya ini tak masuk akal. Logikanya, kalau pelanggannya banyak tentu akan banyak pula pemasukan bagi PLN. Dan logisnya pemasukan itu tentu jauh lebih besar dari ongkos yang diperlukan untuk menambah tenaga kerja untuk keperluan pencatatan meter tadi. Kok bisa-bisanya PLN kelabakan karena tingginya jumlah pelanggan. Apakah ini indikasi adanya "kebocoran" di PLN? Wallahu a'lam.

Dalam konteks upaya menghemat energi cara kerja PLN ini jelas tidak mendidik. Masyarakat seharusnya dididik untuk mengontrol pemakaian listrik di rumah masing-masing. Caranya antara lain dengan melihat nilai rekening listrik yang ditagihkan tiap bulan. Kalau terjadi peningkatan, atau kalau jumlah tagihannya besar misalnya, kita harus mengambil langkah-langkah penghematan.

Sayangnya tagihan yang harus kita bayar setiap bulan ternyata tidak berdasarkan pemakaian aktual, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman. Dalam kasus yang saya hadapi, saya tenang-tenang saja, karena tagihan listrik saya masih di bawah perkiraan saya semula. Karenanya saya anggap bahwa pemakaian listrik di tempat saya masih masuk dalam kategori hemat energi.

Melihat iklan tentang hemat energi yang ditayangkan di televisi saya menduga pihak PLN percaya bahwa sikap pengguna energi listrik berperan penting dalam penghematan. Dan memang demikianlah adanya. Dari berbagai langkah penghemat